JAKARTA—Kementerian Perhubungan akan melelang 84 trayek pelayaran perintis pada awal November 2014 dengan total nilai lelang mencapai Rp504 miliar. Nilai itu merupakan asumsi dari masing-masing trayek yang mencapai Rp6 miliar dari APBN 2015. Diharapkan, setiap operator pemenang akan mulai melayani rute perintis pada awal Januari tahun depan. Harry Budiarto Suwarto, Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen
Read moreBANDUNG—Asosiasi Tuna Longline Indonesia menolak permintaan pemerintah memberikan insentif kepada pemantau kapal penangkap dan pengangkut ikan yang wajib dipekerjakan di setiap kapal dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Longline Indo nesia Dwi Agus Siswa Putra menilai tugas pemantau kapal penangkap dan pengang kutikan (observer onboard) tidak memberikan keuntungan kepada pemilik kapal. “Kalau disuruh berikan insentif
Read moreJAKARTA—Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai penunjukan PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai pelaksana survei kondisi fisik peti kemas di empat pelabuhan utama dilakukan sepihak oleh Kementerian Perhubungan. Subandi, Wakil Ketua Umum BPP Ginsi Bidang Kepelabuhanan dan Kepabeanan, mengatakan penunjukan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tak melibatkan langsung pemilik barang. Dia mengatakan seharusnya Kemenhub dan Otoritas
Read moreJAKARTA—Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menilai kebijakan insentif fiskal bagi industri galangan kapal berisiko menekan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) jika pemberian insentif tidak tepat sasaran. Kepala BKF Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan kebijakan insentif fiskal memerlukan proses kajian yang cukup panjang. Hal itu dikarenakan adanya insentif fiskal dipastikan mengorbankan penerimaan negara dari pajak. “Tetapi ingat,
Read moreJAKARTA—Kementerian Perhubungan mengeluarkan maklumat pelayaran tentang kegiatan survei peti kemas berbasis teknologi informasi yang akan dilakukan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). BKI akan bekerja mengawasi kelaikan peti kemas yang datang dari luar negeri di sejumlah pelabuhan di Indonesia guna mencegah terjadinya praktik rente di tempat itu. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Wahyu Widayat mengatakan
Read morePROYEK PELABUHAN CILAMAYA JAKARTA—Kementerian Perhubungan mengusulkan pembangunan alur pelayaran Pelabuhan Cilamaya digeser sekitar 3.000 meter ke arah barat dengan jarak bebas anjungan sejauh 5.000 meter. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari hasil kajian konsultan independen Mott McDonald dan DNV-GL serta Booz & Co sebagai Supervisor Consultant pada Juni 2014. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Read moreJAKARTA—Sejumlah kalangan menilai wacana pembentukan UU tentang logistik dianggap tidak mendesak sehingga tidak perlu ditindaklanjuti tetapi pemerintah wajib bertindak cepat untuk membereskan permasalahan logistik. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino mengatakan yang dibutuhkan saat ini bukanlah wacana melainkan aksi konkret agar semua pihak bersedia terjun langsung ke simpul-simpul masalah. Hal tersebut,
Read more