JAKARTA, KOMPAS- Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengemukakan, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kelautan untuk memperbesar kehadiran negara di laut serta mempercepat konsolidasi kelembagaan dan instrumen hukum di laut sehingga pengelolaan laut menjadi optimal. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan hingga Senin (29/9) pukul 21.00 masih menunggu pengesahan RUU yang lain. Jika disahkan, UU
Read moreJAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mewajibkan penerapan standar nasional Indonesia atas produk ikan kaleng mulai tahun ini. Kebijakan bagi industri pengalengan ikan itu bertujuan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung saat dihubungi dari Jakarta, Senin (29/9), mengemukakan, pemberlakuan satu standar nasional Indonesia (SNI), yaitu
Read moreJAYAPURA, KOMPAS Empat penumpang Kapal Motor Putrian Dian yang tenggelam pada Rabu (24/ 9) di Perairan Tanjung Botak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, belum ditemukan. Kondisi cuaca yang buruk menjadi kendala bagi tim SAR dan aparat kepolisian untuk menemukan para korban. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Papua, KM Putrian Dian mengangkut 22 penumpang dari Pulau
Read moreJAKARTA, KOMPAS – Perbaikan kapal di galangan dalam negeri membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kondisi ini akibat kurangnya investasi sehingga banyak galangan di Indonesia tidak dilengkapi peralatan mutakhir. “Banyak kapal harus menunggu satu hingga dua bulan untuk mendapat kesempatan masuk ke dok,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas
Read moreJAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II mengklaim penetapan pungutan bagi hasil atau sharing atas layanan jasa bongkar muat barang di lingkungan kerja Pelindo II, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok dengan perusahaan bongkar muat masih wajar. Dirut Pelindo II Richard Joost Lino mengatakan biaya sharing bongkar muat didasari pada kesepakatan bersama antara Pelindo dan perusahaan bongkar muat (PBM)
Read moreJAKARTA—DPR mengkritik usulan PT Pelabuhan Indonesia II yang akan meleburkan seluruh operator pelabuhan di Indonesia karena rencana itu dianggap tidak akan efektif menyeimbangkan pembangunan dan meningkatkan produktivita pelabuhan. Perusahaan semacam Pelindo yang mengedapankan pada pengembangan infrastruktur dikhawatirkan hanya memihak pada pembangunan pelabuhan-pelabuhan tertentu. Adapun, rencana pembangunan di pelabuhan lain yang amat dibutuhkan akan dihambat karena
Read moreJAKARTA—Pembentukan dewan logistik nasional dinilai mendesak karena akan mempermudah aksi dan implementasi konsep sistem logistik nasional. Dewan logistik tersebut nantinya memiliki wewenang untuk mengambil sejumlah keputusan strategis atau tidak sekadar melakukan koordinasi dengan kementerian terkait secara rutin. Sugiharjo, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan, mengatakan wacana pembetukan UU tentang logistik tidak
Read more