• SEPTEMBER 24, 2014
    • 0

    Pembebasan PPN Kian Intensif

    INSENTIF GALANGAN KAPAL PONTIANAK—Industri galangan kapal boleh berlega hati seiring dengan pembahasan intensif soal insentif fiskal berupa pembebasan PPN 10% untuk bahan baku atau komponen impor yang ditargetkan rampung tahun ini. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Dharmadi mengatakan saat ini insentif fiskal tersebut sedang dibahas antar kementerian. “Kami punya dua

    Read more
    • SEPTEMBER 24, 2014
    • 0

    BC Priok Ubah Proses Bisnis

    JAKARTA—Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok melakukan perubahan proses bisnis pelayanan dokumen pabean dengan mewajibkan perusahaan importir untuk menyampaikan dokumen pelengkap pabean secara online. Adapun, batas waktu penyampaian dokumen tersebut paling lambat 24 jam sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan nomor pendaftaran di instansi tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan

    Read more
    • SEPTEMBER 24, 2014
    • 0

    Penerimaan Negara Akan Tergerus Rp130 Triliun

    DAMPAK PELABUHAN CILAMAYA JAKARTA—ReforMiner Institute memprediksi penerimaan negara dari migas bisa turun Rp130 triliun jika Blok Offshore Northwest Java yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi ditutup saat pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jabar. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan penutupan Blok Offshore Northwest Java (ONWJ) tidak boleh dilakukan karena bisa mengganggu ketahanan energi nasional.

    Read more
    • SEPTEMBER 23, 2014
    • 0

    Revisi Rencana Induk Tuntas Desember

    JAKARTA—Revisi rencana induk Pelabuhan Baru Makassar atau Makassar New Port ditargetkan selesai pada Desember 2014 dan proses amdal ditargetkan rampung pada tahun depan. Penetapan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 92/2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar. Dalam beleid itu, pelelangan Makassar New Port dilakukan pada 2015 bersamaan dengan proses pembebasan lahan, sedangkan groundbreaking

    Read more
    • SEPTEMBER 23, 2014
    • 0

    Mafia Ikan Rugikan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun

    Pemerintahan Jokowi – JK didesak menlndak tegas kegiatan pencurian dan permalnan mafia lkan yang merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun. KEPALA Sekretariat Dewan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Asrul mengaku, pihaknya kewalahan mengawasi perairan Indonesia dengan alasan infrastruktur yang belum memadai. “Kalau bicara pengawasan, infrastruktur kita masih belum memadai. Untuk pcngawasan ini

    Read more
    • SEPTEMBER 23, 2014
    • 0

    Industri Pengolahan Tambah Nilai Jual

    JAKARTA, KOMPAS – Kamar Dagang dan lndustri Indonesia mendorong pemerintah memperhatikan industri pengolahan ikan. Sudah saatnya industri pengolahan ikan menjadi tumpuan untuk menamhah nilai jual. “Indonesia menempati urutan ketujuh sebagai produsen ikan dunia. Dengan potensi yang ada, Indonesia setidaknya bisa naik menjadi urutan keempat. Pemerintah harus menyiapkan regulasi dan infrastruktur untuk mendorong percepatan,” ujarWakil Ketua

    Read more
    • SEPTEMBER 23, 2014
    • 0

    Distribusi Barang Terhambat

    PONTIANAK, KOMPAS – Tingginya gelombang di perairan Laut Jawa mengakibatkan terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dari dan menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat, seminggu ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, Senin (22/9), di Pontianak, menuturkan, sebagianbesar distribusi kebutuhan pokok dati Jawa menuju Kalbar menggunakan jalur laut “Kapal tertahan di pelabuhan. Padahal, sejumlah

    Read more