• OCTOBER 29, 2014
    • 0

    Pebisnis Minta Ada Transparansi

    JAKARTA—Pelaku usaha di industri galangan kapal menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait dengan kebutuhan kapal nasional dalam jangka panjang. Mereka menilai ego sektoral selama ini tidak hanya terjadi pada mata rantai logistik nasional, tetapi juga terjadi pada proses pengadaan kapal di dalam negeri. Kondisi itu tampak dari minimnya informasi dan transparansi kebutuhan pengadaan kapal dalam negeri.

    Read more
    • OCTOBER 29, 2014
    • 0

    Priok Tetapkan Cost Recovery per 1 November

    JAKARTA—Pelabuhan Tanjung Priok memberlakukan cost recovery sebesar Rp65.000–Rp.75.000 per boks peti kemas berisi muatan ekspor impor di lima fasilitas terminal peti kemas terhitung mulai 1 November 2014. Kelima terminal peti kemas tersebut adalah Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Multi Terminal Indonesia (MTI), Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Priok. Sesuai dengan

    Read more
    • OCTOBER 28, 2014
    • 0

    Kabinet Jokowi Dinilai Tidak Pro Kedaulatan Pangan

    Janji Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju kelaulatan pangan ditagih rakyat. Aktivis kecewa terhadap kabinet yang disusun Jokowi, khususnya pos Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diisi pengusaha. Mereka khawatir kedua menteri tersebut lebih pro pada korporasi dibanding petani dan nelayan. DIREKTUR Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik, menegaskan, kedaulatan

    Read more
    • OCTOBER 28, 2014
    • 0

    Tumpang Tindih Izin Ditangani

    JAKARTA, KOMPAS- Pemerintah Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk menindak pencurian ikan yang hingga kini masih marak di perairan wilayah Indonesia. Masalah lainnya adalah tumpang tindih perizinan di bidang kelautan yang akan segera ditangani. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada Kompas di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Senin (27/10), di Jakarta, menyatakan, ada yang

    Read more
    • OCTOBER 28, 2014
    • 0

    Susi Harus Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

    JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti meningkatkan kesejahteraan nelayan. Upaya itu bisa dilakukan melalui perbaikan permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Sekjen Kiara M Riza Damanik mengatakan, banyak tugas yang harus dijalankan Susi Pudjiastuti untuk membenahi sektor KP, apalagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki visi maritim

    Read more
    • OCTOBER 28, 2014
    • 0

    Kemenperin Perlu Bentuk Direktorat Industri Maritim

    JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Alex SW Retraubun menilai, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus membentuk Direktorat khusus industri kemaritiman jika ingin mendorong pertumbuhan dan pengembangan di sektor tersebut. Alex mengatakan, selama lima tahun terakhir, pengembangan industri maritim nasional masih belum membuahkan hasil. Hal itu karena pembinaan teknis atas industri maritim

    Read more
    • OCTOBER 27, 2014
    • 0

    Proyek Bendungan Raksas Belum Untungkan Nelayan DKI

    Desakan untuk menghentlkan proyek pembangunan Great Sea Wall atau bendungan raksasa dl Teluk Jakarta semakin kencang. Alasannya,, selain merusak lingkungan, mega proyek ini juga membuat 15.670 nelayan kehilangan pekerjaan. Proyek ini juga dinilai hanya menguntungkan pemodal dan korporasi. KOORDINATOR Pendidikan Dan penguatan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ( Kiara)Selamet Doroyni mengatakan, proyek Great sea

    Read more