Pebisnis Minta Ada Transparansi

Pebisnis Minta Ada Transparansi

JAKARTA—Pelaku usaha di industri galangan kapal menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait dengan kebutuhan kapal nasional dalam jangka panjang.

Mereka menilai ego sektoral selama ini tidak hanya terjadi pada mata rantai logistik nasional, tetapi juga terjadi pada proses pengadaan kapal di dalam negeri.

Kondisi itu tampak dari minimnya informasi dan transparansi kebutuhan pengadaan kapal dalam negeri. Informasi yang sifatnya mendesak menyulitkan pengusaha membangun kapal sesuai dengan tender dalam waktu cepat. Pada akhirnya, pembangunan kapal tersebut dialihkan ke galangan luar negeri.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam mengatakan pengusaha mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari pemerintah terkait dengan tender pengadaan kapal.

Informasi yang biasanya berada di koran atau laman resmi lembaga pemerintahan pun acap kali sudah sangat mepet dengan batas waktu (deadline) bagi pengusaha untuk mengikuti tender.

Minimnya informasi kebutuhan kapal, imbuhnya, selama ini hanya akan menguntungkan
segilintir pihak dan membuat iklim usaha galangan kapal nasional menjadi tidak sehat.

“Perlu kebutuhan jangka panjang lima tahun ke depan, tidak hanya 2 tahun—3 tahun ke depan,” katanya, Selasa (28/10).

Sejauh ini anggota Iperindo banyak membangun kapal dari proses tender di Kementerian Perhubungan untuk pembangunan kapal perintis atau kapal roll on roll off (roro), Kementerian Pertahanan untuk kapal perang dan patroli.

Adapun, tender yang ada di SKK Migas dinilai belum konsisten karena pernah ada tender yang mewajibkan pembangunan kapal di dalam negeri tetapi aturan itu tidak lagi dilakukan saat ini.

Dengan dimulainya Kabinet Kerja yang condong pada pembangunan maritim, dia mengharapkan informasi terkait dengan kebutuhan kapal jangka panjang hingga lima tahun ke depan akan lebih terbuka.

Dengan demikian, industri galangan kapal nasional dapat memenuhi seluruh kebutuhan kapal di dalam negeri. “Jadi kapal apa saja yang dibutuhkan sehingga galangan kapal bisa mempersiapkan diri,” ucapnya. (Muhamad Hilman) Bisnis Indonesia