JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan konferensi tingkat tinggi untuk memperkenalkan dan memaparkan konsep pembangunan poros maritim. Maka, Presiden Joko Widodo memandang sangat penting menghadiri KTT APEC di Tiongkok, ASEAN di Myanmar, dan G-20 di Australia yang digelar November ini. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri kepada media, Rabu (5/11). ”Dalam sejumlah forum itu,
Read moreJAKARTA. Demi mensukseskan program pengembangan sektor maritim dari pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla, sejumlah bank milik pemerintah mengaku siap memberikan dukungan. Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI), semisal, menyatakan, penyaluran kredit bagi sektor maritim bukan barang asing. Bank Mandiri menyebutkan, cukup banyak mengalirkan kredit bagi pembangunan pelabuhan di sejumlah daerah milik PT Pelabuhan Indonesia
Read moreJAKARTA—Pelaku usaha galangan kapal mendesak Kementerian Perindustrian mengubah sikap agar lebih memihak industri galangan nasional guna menyelematkan devisa US$1 miliar per tahun yang menguap ke luar negeri akibat impor. Asumsi angka itu berasal dari pembelian 1.000 unit kapal per tahun di luar negeri yang disebabkan kurang kompetitifnya industri galangan lokal dibandingkan dengan industri serupa di
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Kalangan usaha pelayaran, logistik, dan nelayan mencemaskan risiko pendangkalan akibat pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Teluk Jakarta. Selain mengganggu alur pelayaran, pendangkalan juga dikhawatirkan memperpendek usia pelabuhan, terutama Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita, Selasa (4/11), mengatakan, pelaku usaha pelayaran dan pengguna jasa
Read moreJAKARTA—Perusahaan pelat merah di industri pelayaran serta minyak dan gas diminta mengembangkan usaha ke pelayaran lepas pantai berkebutuhan khusus untuk menyempurnakan asas Cabotage sektor ini. Hal ini dilakukan menyusul langkah Kementerian Perhubungan yang menerbitkan aturan tentang pemberian batas waktu penggunaan kapal asing untuk keperluan kegiatan usaha lain. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.10/2014
Read moreJAKARTA—Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia menyatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan perlu segera menetapkan penyesuaian terminal handling charges dan container handling charges di Pelabuhan Priok untuk memberikan kepastian usaha. Sekretaris APTPI Paul Krisnadi mengatakan penyesuaian CHC di Pelabuhan Priok sudah sangat mendesak karena semua biaya operasional di terminal peti kemas sudah meningkat. “Soal THC dan
Read moreMENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kemarin resmi menggandeng polisi untuk memerangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Sebelumnya, Menteri Susi telah melakukan hal serupa kepada TNI Angkatan Laut. Kerjasama ini diteken di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Dari polisi hadir langsung Kabareskrim Komjen Suhardi Alius. “Hari ini saya undang Pak Kapolri. Tapi
Read more