Transportasi Laut antar Provinsi Terancam Putus

Transportasi Laut antar Provinsi Terancam Putus

BATAM – Transportasi laut antar pulau, provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi terancam putus, karena beberapa operator kapal cepat menghentikan operasi akibat berkurangnya pasokan bahan bakar solar bersubsidi. “Kapal cepat yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang sudah banyak mengurangi pelayaran,” kata Dewan Penasehat Indonesian National Shipowner Association, Asmadi di Batam, Senin (25/8).

Dumai Express yang biasanya tiap hari melayani enam perjalanan, sekarang tinggal dua pelayaran, Miko Natalia dari empat menjadi dua pelayaran, dan Batam Jet biasanya dua menjadi sekali pelayaran tiap hari. Kapalkapal cepat itu biasa melayani pelayaran dari Batam ke pulau-pulau di Provinsi Kepri, Riau Jambi seperti Tanjungbalai Karimun, Kepri, Selat panjang Riau, Dumai Riau, Buton Riau, Bengkalis Riau, dan Kuala Tungkal Jambi.

Perusahaan kapal cepat terpaksa menghentikan operasinya, karena kekurangan bahan bakar setelah pemerintah mengumumkan mengurangi pasokan BBM bersubsidi 20%. “Tapi kenyataannya, pengurangannya lebih dari 20%,” kata pria yang juga Humas Dumai Express.

Dumai Express biasanya menerima kuota solar 22.000 liter tiap hari, kini hanya dipasok 9.700 liter per hari. Batam Jet biasa menerima 7.100 liter solar tiap hari kini dikurangi menjadi sekitar 3.000 liter per hari. Dan, Miko Natalia berkurang dari 9.800 liter per hari menjadi 3.000 liter per hari.
“Kapal kami tidak bisa berlayar dengan solar sebanyak itu. Sampai Selat Panjang saja sudah habis 3.000 liter tidak bisa balik ke Batam,” kata dia.

Sejauh ini, pengurangan jadwal pelayaran itu belum mempengaruhi kebutuhan jasa layanan untuk masyarakat, karena saat ini penumpang sedang sepi. Namun demikian, dia berharap pemerintah merevisi kebijakannya atau menambah pasokan khusus untuk pelayaran domestik masyarakat kelas menengah, agar tidak mengganggu transportasi masyarakat. “Siang ini, kami akan melakukan pertemuan dengan PT Pertamina, semoga ada solusinya,” kata dia.

Jika pemerintah tidak memberikan solusi, perusahaan kapal cepat terpaksa menggunakan bahan bakar nonsubsidi dan menaikan harga tiket kapal. “Kami terpaksa menyesuaikan
Harga. Harga sekarang tidak bisa menutupi, kami tidak mampu mengoperasikan
kapal,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua INSA Batam Zulkifli pengusaha tidak memiliki daya untuk melawan kebijakan pemerintah. “Pengusaha tidak bisa berbuat banyak. Jika pasokan
bahan bakar berkurang, operator kapal cepat menghentikan operasinya,” papar dia. ™