JAKARTA, KOMPAS- Keberpihakan pemerintah mendatang untuk menangani sektor kelautan dan perikanan pcrlu dibuktikan. Presiden mendatang diharapkan bisa mengatasi egosektorallintas kementerian dan lembaga guna membangkitkan maritim. Demikian terungkap dalam dialog kebangsaan “Agenda Kelautan Pasca Pilpres 2014″ di Jakarta, Kamis (17/7). Laut merupakan sumber pangan yang sangat potcnsial. Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik
Read moreJAKARTA—Kementerian Perhubungan segera merevisi beleid yang mengatur pembatasan waktu penggunaan kapal berbendera asing pada sektor lepas pantai untuk mengatasi kekosongan hukum lantaran peraturan yang lama hampir kedaluwarsa. Aturan yang akan direvisi itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 10/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan
Read moreJAKARTA, KOMPAS- Menteri Perhubungan menerbitkan instruksi untuk mengurangi permintaan valuta asing. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan Transportasi terbit 7 Juli 2014 “Yang berubah hanya alat pembayaran, sedangkan tarif masih dalam dollar AS,” kata Direktur Pengerukan dan Pelabuhan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Adolf
Read moreKebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menerapkan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal eks asing menuai pro kontra. Para pelaku usaha meminta kejelasan kapal eks asing yang dimaksud. Mereka juga meminta kapal yang masih melaut tapi izinnya habis tetap bisa mendarat. PASCA dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti langsung tancap
Read more
