Pemerintah Perkuat Transportasi Multimoda

Pemerintah Perkuat Transportasi Multimoda

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menguatkan transportasi multimoda untuk menurunkan biaya angkutan logistik. Langkah tersebut termasuk dalam salah satu program yang akan dikerjakan Kemenhub lima tahun ke depan
“Biaya logistik kita mencapai 25­30% dari PDB. Menurut saya hal ini sangat serius. Karena itu, saya akan ber bicara dengan internal Kemenhub bahwa salah satu goal di kementerian, yaitu menurunkan biaya logistik,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat membuka acara Indonesia Transportation Supply Chain and Logistic Conference di Jakarta, Rabu (29/10).

Jonan mengatakan, saat ini biaya logistik terbesar ada di daratan, yaitu di handling logistik dari dan menuju pelabuhan yang sangat mahal. Hal ini disebabkan infrastruktur yang tidak memadai. “Solusinya bukan hanya menambah kapal laut. Kalau membeli kapal itu, biayanya sedikit. Yang sulit yakni membangun intermoda dengan baik,” ungkap dia.

Sementara itu, Asosiasi Logistik Indonesia mengharapkan Kabinet Kerja dapat menurunkan biaya logistik 1% per tahun. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mendukung rencana pemerintah selama bertujuan menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini berada 26% dari PDB. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah perlu menekan biaya logistik di darat, khususnya seperti pada tarif kepelabuhanan.

Menurut dia, salah satu langkah yang paling riil dan dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah meniadakan biaya repo kontainer dari kawasan timur Indonesia, yang saat ini dikenakan biaya 75% oleh operator pelabuhan. “Daripada menunggu tol laut yang lama, lebih baik hilangkan biaya repo dahulu,” ujarnya.

Zaldy menambahkan, pemerintah akan dinilai telah bekerja dengan sangat memuaskan apabila di akhir masa ja batan mampu menurunkan biaya logistik sebesar 5%. “Luar biasa kalau bisa turun 1%,” ucap dia.

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan, bisnis logistik di Tanah Air menunjukkan ang ka pertumbuhan dari tahun ke tahun. “Sistem logistik Indonesia disebut­sebut bermasalah tetapi terus tum buh, bahkan pertumbuhannya le­bih tinggi dari pertumbuhan ekonomi na sional,” kata Suryo.

Menurut dia, dua kondisi bertolak be lakang tersebut justru memunculkan banyak pertanyaan ketika dikatakan sis tem logistik Indonesia ‘sakit parah’ namun bisnis logistik menunjukkan angka pertumbuhan. “Logikanya, bila logistik Indonesia bisa dibangun lebih efisien, maka pertumbuhan bisnis ini bisa lebih tinggi lagi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar juga menilai pembangunan infrastruktur maritim mutlak dilakukan guna membangun ekonomi kemaritiman yang kuat. Apa lagi, potensi ekonomi maritim Tanah Air diperkirakan mencapai Rp 9.300 triliun, atau enam kali lipat dari anggaran negara.

Pembangunan ekonomi ke maritiman harus dilakukan melalui pe­rencanaaan matang dan komprehensif. “Setidaknya terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusianya. Kalau ang­garannya, Kementerian Keuangan menyatakan siap. Swasta juga harus dilibatkan karena ini kerja besar bangsa,” ujar dia dalam publikasinya di Jakarta, kemarin. (lrd/ean) Investor Daily