Pebisnis Mulai Bingung

Pebisnis Mulai Bingung

JAKARTA—Asosiasi Logistik Indonesia mengeluhkan rencana penerapan konsep tol laut pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla karena mulai membuat pengusaha logistik bingung dalam menentukan rencana investasi.

Zaldy Masita, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), mengatakan definisi dan rencana implementasi tol laut tidak jelas akan seperti apa sehingga para pengusaha sektor logistik mulai bingung melakukan investasi baik jangka pendek maupun panjang.

“Sekarang ini kami bingung dengan rencana tol laut Jokowi-JK karena definisi dan rencana implementasinya tidak jelas,” tuturnya, Minggu (19/10).

Menurutnya, perubahan rencana infrastruktur dalam setiap pergantian pemerintahan selalu berdampak pada kinerja bisnis logistik. Bila tak segera ditindaklanjuti, kinerja logistik berpotensi menurun sedangkan investasi baru bisa tertahan sampai benar-benar ada kejelasan arah dan langkah dari pemerintah.

Dengan demikian, tuturnya, rencana investasi sektor logistik yang akan dijalankan pada sisa tahun ini terpaksa ada yang dihentikan terlebih dahulu. Beberapa di antaranya adalah penghentian pembangunan gudang karena belum jelas daerah mana saja yang akan dijadikan pusat logistik oleh pemerintah bila tol laut dilaksanakan.

Selain itu, rancangan investasi yang dibutuhkan untuk tol laut belum jelas diutarakan apakah pemerintah akan memperbanyak moda angkutan darat seperti truk atau kapal laut. Bila fokus investasi tertuju pada kapal laut, tipe dan jenis apa saja yang diprioritaskan apakah tipe besar, sedang atau kecil?

Adapun, jenis kapal terbanyak difokuskan pada kapal penumpang ataukah barang dalam mendukung implementasi tol laut ini? “Karena semua arahan belum jelas, investasi
masih menunggu kejelasan dari pemerintah,” kata Zaldy.

Namun, tuturnya, ketidakjelasan definisi dan rencana implementasi tol laut pemerintah Jokowi-JK mengakibatkan pertumbuhan di sektor bisnis logistik bisa langsung terpengaruh sehingga biaya logistik sulit turun bahkan cenderung terus naik.

Hal ini karena kapasitas lahan penumpukan (yard occupancy) di pelabuhan kian terbatas sedangkan pertumbuhan pengiriman barang bakal terus meningkat. Pada saat yang sama, pelaku usaha menahan investasi baru di semua lini logistik.

KONEKTIVITAS KELAUTAN

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) sekaligus Ketua DPP-PDI Perjuangan Bidang Maritim dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan konsep tol laut Jokowi-JK adalah konektivitas kelautan. Ada tiga komponen yang akan diutamakan dalam implementasi tol laut.

“Konsep tol laut adalah untuk mempercepat konektivitas maritim di seluruh Nusantara agar tidak ada disparitas harga antara wilayah timur dan barat Indonesia,” tuturnya.

Ketiga komponen yang akan dikembangkan dan diperkuat oleh Jokowi-JK adalah pembangunan armada kapal, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Langkah penguatan tersebut terutama untuk pengembangan industri perkapalan nasional dan transportasi
laut lainnya.

Selama ini, menurutnya, yang menjadikan harga barang tinggi di suatu wilayah adalah karena faktor transportasi yang mahal. Dia mencontohkan ongkos transportasi mengirim jeruk dari Pontianak ke Jakarta sekitar Rp1.500/kg sedangkan dari China ke Jakarta hanya Rp900/kg.

Bila konektivitas kelautan berhasil dibangun, tuturnya, hal ini akan berdampak pada penurunan biaya logistik yang cukup signifikan dari sekitar 27% menjadi sekitar 15% dari total PDB.

Selain itu, yang menjadi agenda pemerintahan Jokowi-JK dalam memperkuat maritim adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang pesisir alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), pulau-pulau kecil dan perbatasan.

Kemudian, tuturnya, penguatan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan berbasis inovasi ramah lingkungan yang sumbersumber pendanaannya berasal dari fiskal, bank maritim dan swasta.

Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto sebelumnya mengatakan implementasi tol laut perlu dukungan dari industri maritim nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelesaikan hambatan regulasi seperti penuntasan badan Sea and Coast Guard, ratifikasi arrest of ship, serta memberikan insentif fiskal dan moneter dengan menghapuskan sejumlah PPN dan bea masuk. (Bisnis Indonesia)