• SEPTEMBER 9, 2014
    • 0

    Berniat Terbitkan Obligasi, Pelindo III Diganjar Rating BBB-

    JAKARTA. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menyematkan peringkat (rating) BBB- atas obligasi yang akan diterbitkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III). Di saat bersamaan, Fitch juga memberikan peringkat BBB- atas utang jangka panjang (long-term foreign currency issuer default) Pelindo III. Analis Utama Fitch Sha-him Zubai mengatakan, peringkat itu merefleksikan profi l kredit Pelindo III yang

    Read more
    • SEPTEMBER 9, 2014
    • 0

    Pelabuhan Cilamaya Status Harus Diperjelas

    BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta status dan skala layanan Pelabuhan Laut Cilamaya, Karawang, Jabar, diperjelas jika memang hendak ada perubahan di tempat itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan pro kontra kelanjutan proyek tersebut harus segera dituntaskan pemerintah pusat  Jika proyek Cimalaya akan dilanjutkan kejelasan statusnya apakah akan menjadi pelabuhan laut

    Read more
    • SEPTEMBER 9, 2014
    • 0

    Pebisnis Tolak Bea Masuk

    JAKARTA—Pelaku usaha kapal offshore menolak rencana pemerintah mengenakan bea masuk pembelian kapal tersebut mengingat 90% pengadaan kapal offshore jenis khusus masih diimpor. Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan sejauh ini 90% jenis kapal offshore jenis khusus seperti kapal pengeboran, survey dan konstruksi masih diimpor sehingga pengenaan bea

    Read more
    • SEPTEMBER 9, 2014
    • 0

    Pelni Minta Rp1,6 Triliun

    JAKARTA—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meminta anggaran public service obligation atau PSO naik menjadi Rp1,6 triliun pada tahun depan untuk dialokasikan kepada pelayanan kapal perintis. Manager Public Service Obligation dan Kapal Perintis PT Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan Kemenhub selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan usulan Pelni

    Read more
    • SEPTEMBER 9, 2014
    • 0

    Insentif Galangan Kapal Dibahas

    JAKARTA—Setelah bertahun-tahun diusulkan para pelaku usaha perkapalan, pemerintah akhirnya melakukan harmonisasi kebijakan per pajakan terhadap industri galangan kapal. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan BKF dan Kementerian Perindustrian tengah melakukan verifikasi dan kajian menyeluruh terkait dengan insentif atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penyerahan kapal dan bea masuk komponen kapal. “Kami

    Read more
    • SEPTEMBER 5, 2014
    • 0

    Indonesia & Singapura Teken Perjanjian Baru Batas Laut

    PEMERINTAH Indonesia dan Pemerintah Singapura menyepakati garis batas laut kedua wilayah negara dalam perjanjian penetapan garis batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam. Penandatangan dilaksanakan saat kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Singapura, yang berakhir kemarin. Sebelumnya, perundingan

    Read more
    • SEPTEMBER 5, 2014
    • 0

    Produksi Ikan Tangkap Masih Rendah

    PALU, KOMPAS – Produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah dinilai masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Selain melibatkan investor, pemerintah diharapkan juga memberdayakan nelayan untuk menggenjot produksi. “Sulawesi Tengah memiliki perairan yang sangat luas dengan potensi yang luar biasa. Namun, produksi tidak sebanding dengan potensi yang ada. Diperkirakan, baru sekitar 60 persen potensi perikanan

    Read more