JAKARTA, KOMPAS – Penyidik Kejaksaan Agung bersama tim ahli perkapalan, Kamis (16/10), berencana mengecek kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Spesifikasi kapal diduga tidak sesuai dengan rencana dan anggaran pengadaannya digelembungkan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Saijono Turin mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, penggelembungan
Read moreJAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diminta terbuka kepada publik mengenai untung dan rugi proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta. Selain itu, masyarakat yang akan terdampak harus diajak bicara sejak awal agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Apalagi, dari kajian sejumlah ahli, persoalan lingkungan Jakarta, terutama terkait banjir, ternyata lebih bersifat sosial. “Hingga kini, banyak ahli di
Read moreTUAL, KOMPAS – Pembangunan infrastruktur harus diimbangi ketersediaan jaringan komunikasi untuk mempercepat pertumbuhan pusat ekonomi baru di daerah. Pemerintah pusat berkomitmen terus memperkuat konektivitas antarpulau di kawasan Indonesia timur untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang demi menggairahkan perekonomian lokal. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan hal itu di hadapan masyarakat Kota Tual Kepulauan dan Kabupaten
Read moreJAKARTA, KOMPAS – Dengan disahkannya UU Kelautan, Pemerintah menawarkan investasi kelautan di area di atas 12 mil. Investasi itu mencakup wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, migas, perkapalan, perikanan dan farmasi, jasa maritim, serta telekomunikasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, mengungkapkan hal itu dalam Ocean Investment Sununit 2014, Rabu (1/10), di Jakarta
Read moreBATAM, KOMPAS – Selat Malaka, salah satu jalur laut paling sibuk di dunia, hingga kini masih rawan dari gangguan perompak. TNI Angkatan Laut, khususnya Armada Barat, terus berupaya meningkatkan latihan pengamanan kawasan di perairan Selat Malaka dan penambahan kekuatan kapal perang untuk operasional pasukan. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Mayor Jenderal (Mar)
Read moreJAKARTA, KOMPAS- Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengemukakan, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kelautan untuk memperbesar kehadiran negara di laut serta mempercepat konsolidasi kelembagaan dan instrumen hukum di laut sehingga pengelolaan laut menjadi optimal. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan hingga Senin (29/9) pukul 21.00 masih menunggu pengesahan RUU yang lain. Jika disahkan, UU
Read moreJAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mewajibkan penerapan standar nasional Indonesia atas produk ikan kaleng mulai tahun ini. Kebijakan bagi industri pengalengan ikan itu bertujuan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung saat dihubungi dari Jakarta, Senin (29/9), mengemukakan, pemberlakuan satu standar nasional Indonesia (SNI), yaitu
Read more