JAKARTA—Kementerian Perhubungan menginstruksikan seluruh kepala otoritas pelabuhan di empat pelabuhan utama Indonesia menuntaskan praktik rente di pelabuhan yang menyangkut pungutan uang jaminan peti kemas impor dan dokumen EIR. Praktik pembayaran uang jaminan peti kemas dan penerapan dokumen EIR (equipment interchange receipt) selama ini disinyalir menjadi sumber maraknya praktik rente di pelabuhan. Kemenhub meminta agar semua
Read moreBANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta status dan skala layanan Pelabuhan Laut Cilamaya, Karawang, Jabar, diperjelas jika memang hendak ada perubahan di tempat itu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Denny Juanda mengatakan pro kontra kelanjutan proyek tersebut harus segera dituntaskan pemerintah pusat Jika proyek Cimalaya akan dilanjutkan kejelasan statusnya apakah akan menjadi pelabuhan laut
Read moreJAKARTA—Pelaku usaha kapal offshore menolak rencana pemerintah mengenakan bea masuk pembelian kapal tersebut mengingat 90% pengadaan kapal offshore jenis khusus masih diimpor. Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan sejauh ini 90% jenis kapal offshore jenis khusus seperti kapal pengeboran, survey dan konstruksi masih diimpor sehingga pengenaan bea
Read moreJAKARTA—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meminta anggaran public service obligation atau PSO naik menjadi Rp1,6 triliun pada tahun depan untuk dialokasikan kepada pelayanan kapal perintis. Manager Public Service Obligation dan Kapal Perintis PT Pelni Didik Dwi Prasetio mengatakan Kemenhub selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sesuai dengan usulan Pelni
Read moreJAKARTA—Setelah bertahun-tahun diusulkan para pelaku usaha perkapalan, pemerintah akhirnya melakukan harmonisasi kebijakan per pajakan terhadap industri galangan kapal. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan BKF dan Kementerian Perindustrian tengah melakukan verifikasi dan kajian menyeluruh terkait dengan insentif atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penyerahan kapal dan bea masuk komponen kapal. “Kami
Read moreJAKARTA—Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar fase lanjutan pada proyek jalan tol Tanjung Priok dipercepat karena dia mengaku DKI telah membantu pembebasan lahan di Koja guna memperlancar pembangunan Fase 1 dan 2. Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan kendati proyek pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok (ATP) menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan
Read moreJAKARTA—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak agar Bea dan Cukai di setiap pelabuhan Indonesia turut mengawasi lalu lintas barang antar pulau dengan memberlakuan dokumen pabean antar pulau. Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane mengatakan usulan tersebut untuk mengantisipasi beredarnya barang-barang larangan seperti narkoba dan sejenisnya melalui angkutan laut antar pulau. “Selama ini, barang angkutan laut
Read more