Apbmi: Hentikan Kartel Jasa Bongkar Muat di Priok

Apbmi: Hentikan Kartel Jasa Bongkar Muat di Priok

JAKARTA—Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok didesak segera menghentikan praktik ber nuansa kartel atas kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan perusahaan bongkar
muat terseleksi dan PT Pelindo II yang memunculkan ketentuan bagi hasil di pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok perlu mengambil langkah tegas terkait dengan kondisi tersebut dalam upaya menekan biaya logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Apbmi) Sodik Hardjono mengatakan saat ini PBM terseleksi di Pelabuhan Priok menyetorkan ketentuan bagi hasil (sharing) atas pendapatan bongkar muat sebesar 40% kepada Pelindo II sedangkan PBM nonterseleksi bisa mencapai 45%.

OP Priok, katanya, sebaiknya melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan bongkar muat (PBM) terkait dengan ketentuan sharing bongkar muat guna menekan biaya logistik di pelabuhan itu.

Dia mengatakan biaya logistik yang berasal dari jasa bongkar muat barang dan peti kemas di Priok itu masih bisa ditekan jika tidak ada ketentuan PBM terseleksi dan sharing bongkar muat oleh Pelindo II.

“Istilah sharing dan penetapan PBM terseleksi ini tidak ada landasan hukumnya. Ini sama saja menyuburkan praktik kartel pada jasa logistik di Priok. Seharusnya, OP Priok selaku
regulator tertinggi di pelabuhan mampu membenahi kondisi tersebut,” ujarnya, Selasa (28/10).

Ketika dimintai konfirmasi Bisnis, Kepala OP Tanjung Priok Wahyu Widayat terkejut dengan adanya istilah PBM terseleksi di Priok.

“Kami [OP] tidak pernah melakukan seleksi PBM-PBM itu, kok Pelindo II melakukan seleksi tersebut? Apa dasarnya?” ujarnya.

Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok Ari Henryanto mengatakan Pelindo II berkomitmen dan fokus dalam upaya menekan biaya logistik serta kelancaran arus barang di pelabuhan.

Saat ini, katanya, pengelolaan operasional pelabuhan Tanjung Priok dilakukan oleh per seroan terbatas [PTP] yang sudah mengantongi izin badan usaha pelabuhan (BUP) dari Ke menhub. “PTP mengelola aset di pelabuhan Priok melalui serah terima operasi dari Pe lindo II,” ujarnya. (k1) Bisnis Indonesia