Susi :Infrastruktur Hambat Pengangkutan Hasil Laut

Susi :Infrastruktur Hambat Pengangkutan Hasil Laut

SURABAYA-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa hingga kini keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama pengangkutan hasil perikanan laut dari sentra produksi ke sentra konsumsi di Tanah Air. Hal itu pada akhirnya mengurangi kesegaran komoditas hasil perikanan laut yang berdampak pada minimnya harga yangditerima nelayan.

Susi mencontohkan, pengangkutan lobster dari Pacitan ke Jakarta membutuhkan waktu hingga 21 jam. Akibatnya, dari 1 ton lobster hidup yang dikirim ke Jakarta sebanyak 2 kuintal di antaranya mati. Harga jualnya juga menjadi 75% lebih murah. “Sarana transportasi yang menunjang produktivitas budidaya perikanan laut menjadi penting. Saat ini, keterbatasan infrastruktur terutama transportasi menyebabkan hasil laut tidak maksimal.

Apa pun hasil laut yang ditangkap nelayan Indonesia, ya harus diberikan pengangkutan
yang maksimal,” kata Susi saat membuka Konferensi Nasional IX Pengelolalaan Sumberdaya Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Surabaya, kemarin.

Untuk itu, Susi berharap pengembangan bandara kecil dan penerbangan jarak pendek
seperti yang dilakukannya melalui Susi Air bisa mengatasi kendala infrastruktur tersebut.
Dengan upaya itu hasil tangkapan nelayan bisa segera dikirim ke sentra konsumsi dalam
kondisi segar dan akhirnya harga yang diperoleh bisa maksimal. “Jika dikirim menggunakan pesawat maka peluang pengangkutan bisa lebih cepat antara satu hingga dua jam. Jual lobster yang benar-benar hidup beda harganya dengan yang sudah mati. Melalui cara ini pula, nelayan yang semula mengalami kesulitan modal bisa diatasi dengan sendirinya,” kata Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan, permasalahan logistik yang dihadapi subsektor perikanan laut seperti yang diungkapkan Menteri Susi Pudjiastuti bisa diatasi dengan pengembangan pelabuhan di wilayah Jatim. “Pengembangan pelabuhan bisa memperlancar pengiriman hasil tangkapan nelayan. Tidak mungkin biaya logistik murah kalau tidak ditunjang konektivitas. Ini menjadi penting karena Jawa Timur memiliki potensi perikanan yang luar biasa, baik dari tambak, kolam, maupun laut,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Susi juga mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberi perhatian khusus pada nelayan kecil di desa yang terkena imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini sedang disiapkan kartu khusus
nelayan kecil untuk membantu mereka mendapatkan program kompensasi dari kenaikan
harga BBM serta program pemberdayaan yang lebih produktif. “Pemerintah memang ada rencana pemberian itu, bukan untuk subsidi BBM tetapi multi, semacam cash management, kartu nelayan namanya. Di situ ada pengalihan subsidi BBM kemudian bantuan program pemberadayan yang lebih produktif,” kata dia.

Dia mengemukakan, selama ini banyak nelayan yang tidak bisa mengakses BBM subsidi karena lokasinya yang jauh dari Stasiun Pompa Bensin Nelayan (SPBN). Karena itulah, lebih baik subsidi BBM dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif, misalnya dialihkan pada alat tangkap atau kapal yang lebih besar dan pola pendidikan yang lebih baik. Selama ini, KKP mendapat alokasi BBM bersubsidi sebanyak 2,1 juta kiloliter (kl), tetapi yang direalisasikan hanya 1,8 juta kl. Pengalihan subsidi hanya kepada kapal di bawah 300 gross tonn (GT), sedangkan yang di bawah 10 GT akan dibebaskan dari berbagai izin dan pungutan yang selama ini memberatkan nelayan. (Investor Daily)