JAKARTA—Kementerian Perhubungan menjanjikan insentif bagi operator pelayaran yang mau mengawali layanan pelayaran jarak pendek atau short sea shipping pada Januari 2015. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan insentif itu terdiri pengutamaan pelayanan di pelabuhan serta memberikan eksklusivitas biaya jasa kepelabuhanan bagi operator pelayaran jarak pendek atau short sea shipping (SSS). Menurutnya, pihaknya bakal
Read moreJAKARTA—Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak Kementerian Perhubungan menerbitkan izin usaha forwarder pengurusan jasa transportasi, depo dan pergudangan melalui satu pintu agar lebih tertib sehingga iklim usaha jadi lebih kondusif. Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan hingga saat ini Kementerian Perdagangan masih terus menerbitkan izin usaha perdagangan meskipun kegiatannya yang dilakukan adalah untuk kegiatan forwarder
Read moreJAKARTA—Kementerian Perhubungan memastikan penerapan cost recovery ataupun fuel surcharge di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak tidak termasuk dalam jenis, struktur dan golongan tarif seperti yang diatur dalam Permenhub No.15/2014. Dengan demikian, pemerintah tak akan mengintervensi mengingat penerapan cost recovery (CR) ataupun fuel surcharge merupakan biaya jasa terkait yang hanya membutuhkan kesepakatan dengan para asosiasi
Read moreJAKARTA—Kementerian Perhubungan akan mengatur kegiatan usaha bongkar muat di pelabuhan agar setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha bongkar muat barang yang dikeluarkan oleh gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan. Dalam mengajukan persyaratan izin usaha bongkar muat, perusahaan juga harus memiliki surat rekomendasi tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan
Read more
