Subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan tradisional dinilai menjadi komoditas politik, tanpa memberikan solusi yang efektif bagi nelayan miskin. Oleh karena itu, sebelum harga BBM dinaikkan atau tidak, pemerintah diminta untuk menjamin kesejahteraan nelayan tradisional dengan membuat program-program yang nyata. “Begini sajalah, dari pada sibuk mencari-cari kesalahan nelayan dan pemerintah soal subsidi BBM bagi
Read morePEMERINTAH diminta untuk tidak menarik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan. Selain tak menarik subsidi, harga BBM juga hendaknya tidak dinaikkan bagi nelayan.Pasalnya, kebijakan itu sangat memberatkan kehidupan para nelayan Indonesia, khususnya para nelayan tradisional. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyerukan kepada pemerintahan baru Jokowi-JK, agar sangat selektif mengambil kebijakan menaikkan
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menghapuskan pungutan terhadap kapal ikan kecil berukuran maksimum 10 gros ton, menindaklanjuti penghentian atau moratorium izin baru kapal ikan. Dengan demikian, nelayan kapal kecil bisa melaut lebih jauh dan bebas dari pungutan. ”Saya sampaikan kabar gembira. Menteri Hukum dan HAM sudah menandatangani moratorium. Ini baru Kabinet Kerja,” ujar Menteri Kelautan dan
Read moreJAKARTA – Para nelayan dengan kapal di atas 30 gross tone (GT) keberatan dengan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk subsektor kelautan dan perikanan (KKP). Penghapusan alokasi BBM bersubsidi akan meningkatkan biaya operasional kapal untuk bahan bakar hingga 10%, yakni dari biasanya 60% dari total biaya menjadi 70%. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan
Read more
