Program Tol Laut Perlu Dipikirkan, Karena Pukul Industri Kapal Laut

Program Tol Laut Perlu Dipikirkan, Karena Pukul Industri Kapal Laut

PRESIDEN terpilih Jokowi sebaiknya mengevaluasi rencana pembangunan tol laut sebelum memasukannya di dalam program pemerintah. Pasalnya, sejumlah kalangan yang kompenten mengenai industri kelautan memandang tol laut berpotensi mubazir karena kondisi perekonomian belum memadai.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bobby Mamahit mengatakan, pemerintah selama
ini mampu rnembangun pelabuhan dan mengatur lalu lintas kapal besar agar bersandar ke berbagai daerah. Tetapi, hal tersebut tidak dilakukan karena justru tidak efisien.

“Tujuan pembangunan pelabuhan itu kan tidak hanya untuk bersandar kapal, tetapi untuk melakukan distribusi barang. Percuma kalau pelabuhan dibangun, muatan kapalnya kosong,” kata Bobby kepada RakyatMerdeka, pada akhir pekan lalu.

Dia mengungkapkan, pembangunan pelabuhan harus memiliki hitungan bisnis. Pengelola
harus bisa membiayai operasional layanannya sendiri. Dana itu bisa didapatkan bila tingkat layanan kapal tinggi. Menurutnya, bila pelabuhan sepi sudah bisa dipastikan
pengelola akan kesulitan melakukan pemeliharaan karena biaya perawatan pelabuhan cukup besar.

“Kita apresiasi usulan tol laut konsep tol laut itu efektif bila semua daerah sudah memiliki potensi ekonomi yang sama,” terangnya.

Seperti diketahui, Jokowi berencana membangun tol laut yakni dengan memhuat sistem
lalu lintas transportasi laut dari Sabang sampai Merauke dengan menggunakan kapal besar. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik menjadi lebih murah.

Ketua Umum Indonesia Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto rnenilai, pembangunan tol laut merupakan pekerjaan berkesinambungan yang butuh waktu panjang. Efektifitas tol laut sangat bergantung dengan kemajuan perekonomian
antar wilayah.

“Jadi bukan sekadar masalah pembangunan pelabuhan dan ketersediaan kapal. Saya mau
tanya, kalau kapal sudah siap dan pelabuhan sudah siap tetapi tidak ada barang yang mau diangkut karena industri belum maju, nanti apa yang mau kita angkut?,” kata Carmelita.

Dia melihat saat ini industri di Indonesia Timur masih tertinggal dari Pulau Jawa. Sehingga kalau sistem tol laut dipaksakan hanya akan terjadi pemborosan. Karena kapal pulang dari wilayah timur kosong.

Meme panggilan akrab Carmelita menyarankan, bila ingin menekan ongkos logisitik sebaiknya pemerintah menyediakan kapal-kapal perintis sehingga bisa menjangkau daerah terpencil.

Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri bidang Logistik (Kadin) Rocky J Pesik mengusulkan, untuk jangka pendek, untuk menekan ongkos logistik, pemerintah
mengatur sistem distribusi pengiriman pangan. Misalnya, bila selama ini pengiriman beras untuk wilayah Papua dari pelabuhan Surabaya di kirim ke gudang di Makassar, sebaiknya langsung saja ke Papua. • DIR (Rakyat Merdeka)