Prioritas 1.000 Kampung Nelayan

Prioritas 1.000 Kampung Nelayan

JAKARTA, KOMPAS – Presiden terpilih Joko Widodo membidik kampung nelayan dalam program 100 hari pertamanya Targetnya, 1.000 kampung nelayan kumuh akan diperbaiki. Konsep pengerjaannya menggunakan anggaran pemerintah, melibatkan badan usaha milik negara, dan mengikutsertakan program tanggung jawah sosial perusahaan swasta.

Demikian disampaikan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JJ) Hasto Kristiyanto dalam. Seminar Nasional Kependudukun Indonesia, Kamis (11/ 9), di Jakarta.
Seminar bertema “Demographic Bused Development: Keep Learning from the Futme” itu digelar Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dalam rangka hari ulang tahunnya ke-50.

Program perbaikan 1000 kampung nelayan tersebut, menurut Hasto, membutuhkan alokasi Anggaran Pendapatun dan Belanja Negara 2015. Namun, Hasto belum menyebut Jumlah anggarannya.

Hal yang pasti, kebutuhan anggaran itu akan dipenuhi di realokasi sejumlah anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang dinilai boros, misalnya anggaran rapat untuk seluruh kementerian dan lembaga negara yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 18 triliun.

“Kementerian Perumahan Rakyat akan kami integrasikan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki rumah-rumah rakyat miskin itu, Hasto.

Program perbaikan 1.000 kampung nelayan akan dilandasi instruksi presiden. Termasuk di dalamya adalah penugasan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk membuka layanan di
kampung utama menjanlin agar nelayan mendapatkan fasilitas modal kerja.

Pertamina bersama dengan swasta melalui tanggung Jawab sosial perusahaan, kata Hasto, juga akan diberikan tugas membangun stasiun pcngisian bahan bakar untuk umum yang
menyediakan solar bersubsidi di kawasan kampung nelayan. “Ini untuk menjamin solar ketika kebijakan yang pahit untuk realokasi subsidi BBM (bahan hakar minyak) akan dijalankan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyatakan, alokasi anggaran idealnya memang turunan dari program prioritas pemerintah. “Oleh karena itu, harus ada benang merah yang jelas dari program prioritas pemerintah, lalu turun menjadi perkiraan besaran anggaran. Kemudian disesuaikan dengan postur anggaran yang ada. Jadilah anggaran yang berkualitas itu,” katanya.

Bambang mengakui bahwa sampai hari ini kualitas anggaran masih jauh dari memuaskan. Masih banyak belanja yang belum sepenuhnya tepat sasaran dengan berbagai polanya, diantaraya subsidi energi, perjalanan dinas, dan rapat-rapat.

“Saya berpikir, kalau kualitas anggaran ditingkatkan, memang harus ada pemikiran yang lebih fundamental, dalam pengertian bahwa anggaran harus menerjemahkan program prioritas,” ujar Bambang.

Kementerian kependudukan
Pada bagian lain, Hasto juga menyebutkan, opsi-opsi bangunan kabinct Jokowi-JK semakin mengerucut pada 34 kementerian dan lembaga negara atau sama seperti postur pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sejumluh pembaharuan akan dilakukan, misalnya ada kementerian yang khusus menangani kependudukan. “lni sangat memungkinkan bagaimana seluruh kepijakan Jokowi-.JK didasarkan pada aspek-aspek demografi agar kita tidak kehilangan momentum dalam menangkap bonus demografi,” kata Hasto.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar FEUI Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyatakan, aspek demografi dan geografis mutlak menjadi basis pengambilan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kebijakan yang diambil harus fokus. Jika sebaliknya atau terlalu banyak muatan, hal yang terjadi adalah dilema atau hahkan trilema sehingga hasilnya tidak akan optimal. (Kompas)