Perjelas Konsep Poros Maritim

Perjelas Konsep Poros Maritim

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk memperjelas konsep poros maritim. Konsep poros maritim nantinya juga diharapkan mampu sungguh-sungguh menyejahterakan nasib masyarakat luas, serta tidak sekadar menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

”Kami bukan pesimistis terhadap program Joko Widodo, tetapi penting supaya program itu transparan. Hati-hati menggunakan istilah dan terminologi yang tidak jelas,” kata pengamat politik ekonomi Ichsanudin Noorsy, Senin (24/11), di Jakarta, dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPR.

Menurut Ichsanudin, jangan sampai program pemerintah itu justru membuka kesempatan bagi investor asing untuk masuk terlalu dalam ke Indonesia. ”Kalau kita buka pasar bagi orang asing, ya, kita jadi pembantu bagi orang asing. Lebih baik kita berhati-hati dan jangan terburu-buru,” ujarnya.

”Kalau bicara tol laut, misalnya, kan butuh dukungan industri baja, industri galangan kapal, pelabuhan, industri mesin dan teknologi informatika, serta industri keuangan. Nah, asing lebih kuat di situ. Ada 88 pemilik galangan kapal di Batam yang orang asing,” kata Ichsanudin.

Ichsanudin juga menanyakan, mana yang lebih kuat nantinya antara kepentingan Indonesia atau kepentingan Jepang, dalam pembangunan Pelabuhan Cilamaya di pesisir utara Jawa Barat. ”Ini baru kita bicara soal poros maritim terkait infrastruktur dan logistik ya, belum bicara pertahanan,” katanya.

Laksamana (Purn) Agus Suhartono mengatakan, untuk menjaga laut Indonesia, jelas dibutuhkan kemampuan untuk mengontrol laut. ”Harus ada penindakan hukum dan sebaiknya. Kemampuan untuk itu harus dikembangkan,” ujarnya.

”Kewenangan sudah diberikan di beberapa instansi, tetapi terbatas di bidang tertentu. Kapal perikanan, kan, hanya menindak di perikanan. Itu kami sebut multi agency, single touch. Padahal, tiap kapal harus mampu diberi tugas lain tergantung kewenangan yang diberikan,” kata Agus.

Menurut Agus, Badan Keamanan Laut harus secepatnya dibentuk. Jadi, nantinya, kapal–kapal itu punya kewenangan lebih luas, yakni single agency dan multi touch. ”Ya, semua harus ikhlas menyerahkan kapalnya dan ini tidak mudah,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute Y Paonangan mengatakan, dengan fokus pada program negara maritim, tidak otomatis Indonesia menjadi negara maritim. ”Banyak kebijakan yang parsial. Banyak tumpang tindih,” katanya.

”Indonesia belum lahir saja sudah jadi poros maritim. Jadi saya masih bingung, poros maritim itu apa?” kata Paonangan. (Kompas)