Pengembangan Poros Maritim Dinilai Bukan Monopoli Pulau Jawa

Pengembangan Poros Maritim Dinilai Bukan Monopoli Pulau Jawa

KEINGINAN pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum memperlihatkan isi, karena baru sebatas bingkai. Masih sebatas cek kosong, yang harus diisi dan diperkaya. Untuk itu, Kawasan Indonesia Tirnur (KIT) harus mengisi kekosongan itu sehingga poros maritim bisa bermanfaat.

Demikian hal itu terungkap dalam sarasehan “lndonesia Sebagai Poros Maritim Berbasis Jalur Rempah” di Aula Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Maluku, kemarin.

Dalam acara itu hadir sejumlah pembicara seperti pengamat Institut Pertanian Bogor (JPB) Dr Victor Nikijuluw, Prof Dr Mus Huliselan (Guru Besar Unpatti), Direktur Archipelago Solidarity, Engelina Pattiasina dan Laksda (Purn) Soleman B Ponto. Victor Nikijuluw mengatakan, sejauh ini, poros maritim baru sebatas cek kosong, sehingga siapapun bisa mengisi kekosongan itu. Dia mengajak agar KIT yang memiliki wilayah laut tersebut bisa mengisi kekosongan ini.

Selain itu, Victor juga berbarap, pengembangan poros maritim jangan hanya dimonopoli di sekitar Pulau Jawa, tetapi harus lebih memprioritaskan wilayah timur, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya. “Selama 25 tahun terakhir ini ada ketidakadilan di kawasan timur. lni harus diperbaiki,” ujamya.

Pengamat kemaritiman Laksda (Pum) Soleman B Ponto menjelaskan, tantangan pengembangan kemaritiman sangat berat karena setidaknya meliputi 22 unsur dalam bidang maritim. Ke 22 unsur, seperti manusia, infrastruktur dana jasa ini tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, tetapi harus seri. Kalau satu unsur macet akan mematikan unsur yang lain.

“Tantangannya tidak mudah, sehingga perlu restrukturisasi Kemenko Maritim,” tegasnya.

Dia menegaskan, maritim harus dimaknai sebagai pelayaran, sehingga memudahkan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep maritim. Jika tidak, katanya, kelauatan bisa dikacaukan dengan perikanan dan maritim. ( Rakyat Merdeka)