Pembangunan Pelabuhan Disinkronkan

Pembangunan Pelabuhan Disinkronkan

JAKARTA—Kementerian Perhubungan akan mensingkronisasikan lokasi pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang diajukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga sesuai dengan kebutuhan gagasan tol laut.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menetapkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan 24 pelabuhan sebesar Rp243,7 triliun untuk mendukung konsep tol laut. Pelabuhan itu melintang dari kawasan paling barat hingga ke ujung kawasan timur Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan pihaknya baru saja bertemu dengan Bappenas terkait pembangunan dan pengembangan pelabuhan dan angkutan laut dalam kerangka implementasi gagasan tol laut.

Dalam pertemuan itu, Kemenhub selaku kementerian teknis menilai pengembangan pelabuhan dan angkutan laut perlu memperhatikan kebutuhan mendatang dan kondisi infrastruktur yang ada, sehingga postur anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu berlebihan.

“Perlu dikaitkan yang ada sekarang sama yang diinginkan, sehingga diketahui berapa kebutuhan anggarannya,” ujarnya, Rabu (26/11).

Menurutnya, pelabuhan yang akan disandari kapal tol laut perlu mengakomodasi kebutuhan baik dari sisi infrastruktur dan potensi arus petikemas di pelabuhan tersebut. Untuk saat ini, Kemenhub tengah menginventarisasi data-data terkait kondisi terkini dari infrastruktur pelabuhan.

Bobby menjelaskan dari draf yang diajukan oleh Bappenas tidak terjadi banyak perbedaan dengan apa yang dalam rancangan Kemenhub. Hanya saja empat –lima pelabuhan yang perlu dikaji kembali, antara lain seperti pelabuhan di Palangkaraya dan Cilacap. “Pelabuhan Palangakaraya berlokasi di tengah-tengah pulau, sedangkan pelabuhan di Cilacap berada di Pantai Selatan Pulau Jawa dan minim dari arus peti kemas. Perbedaan tidak banyak.”

Pada sisi lain, Kemenhub memprioritaskan operator kapal tol laut adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Perseroan pelat merah itu dirasa telah memiliki jaringan trayek yang cukup luas dari kawasan barat hingga ke kawasan timur Indonesia.

Pelni juga dinilai telah berpengalaman mendistribusikan barang dengan 3 unit kapal barang yang dimiliki, kendati kapasitas kapal belum sesuai dengan harapan kapal tol laut yang dicanangkan sekitar 1500 TEUs sampai 3000 TEUs.

“Kami berencana mengatur ulang trayek yang telah dijalani Pelni selama ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai yang dibutuhkan saat ini adalah pengembangan pelabuhan yang sudah ada, sedangkan pelabuhan baru perlu dibangun di lokasi yang memiliki potensi dan belum memiliki pelabuhan.

Menurutnya, jika pelabuhan yang ditunjuk berada dalam pengoperasian pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), sebaiknya pengembangan dilakukan menggunakan dana perusahaan, bukan dana APBN.

Bappenas menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi tol laut senilai Rp699,99 triliun. Dana itu terbagi dalam Rp243,7 triliun untuk pembangunan 24 pelabuhan Rp243,7 dan Rp7,5 pengembangan pelabuhan kecil dan pengadaan kapal yang melayani.

Selain itu, pengadaan fasilitas kargo dibutuhkan investasi Rp40,6 triliun. Rp198,1 triliun dan Rp41,5 triliun dibutuhkan untuk pembangunan 1.481 pelabuhan rakyat dan mendukung 80 pelabuhan khusus, seperti pelabuhan batubara dan CPO. Pemerintah juga membutuhkan pengembangan akses kawasan seperti jalan raya ataupun kereta api, menurut Dedy dibutuhkan investasi Rp50 triliun. Juga dukungan untuk industri galangan kapal senilai Rp10,8 triliun. (Bisnis Indonesia)