Kemudahan Izin Lancarkan Logistik

Kemudahan Izin Lancarkan Logistik

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Logistik Indonesia menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo yang akan mempermudah perizinan dan birokrasi kepada mereka yang akan berinvestasi.

”Pendekatan Presiden Jokowi sangat manusiawi, yaitu pada dasarnya semua manusia ingin berusaha dengan maksud baik. Jadi, perizinan harus dibuat sederhana dan mudah. Pendekatan ini sangat dibutuhkan oleh pihak swasta untuk investasi di infrastruktur logistik yang biasanya ROI (return of investment)-nya lebih lama,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita, Minggu (9/11).

Dalam Kompas 100 CEO Forum yang digelar bersama oleh Kompas dan BNI, pekan lalu, Presiden menyatakan ingin menggairahkan industri di luar Jawa untuk mencapai pertumbuhan 7 persen dengan mempersiapkan sarana dan prasarana. Karena itu, Presiden akan mengundang investor untuk ikut serta membangun Indonesia.

Zaldy berharap, kemudahan yang akan diberikan pemerintahan Jokowi-JK ini akan mencapai keadilan logistik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam forum itu, Presiden menyatakan, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan berinvestasi pada pelabuhan, pembangkit listrik, dan industri.

Jumlah pelabuhan yang akan diperluas dan diperdalam menjadi 24 pelabuhan. Hal itu menunjukkan bahwa Presiden sangat menekankan pemerataan pembangunan dan keinginan politik untuk memindahkan angkutan barang dari darat ke laut. Apalagi BBM bersubsidi akan berkurang karena angkutan laut sudah tidak menggunakan BBM bersubsidi. Dari sisi swasta, ini memberikan peluang lebih besar untuk ikut melakukan investasi di pelabuhan dalam mewujudkan 24 pelabuhan laut dalam.

”Presiden juga melihat pentingnya konektivitas dan multimoda sebagai prasyarat tol laut. Harga semen di Papua pedalaman tidak akan turun kalau konektivitas dari pelabuhan di Sorong atau Jayapura hingga ke pedalaman tidak baik. Jika dibangun kereta dan jalan raya, tentu harga semen akan murah,” kata Zaldy.

Standardisasi dalam multimoda menjadi sangat penting untuk menghindari biaya penanganan tambahan. (ARN)