Kemenperin Perlu Bentuk Direktorat Industri Maritim

Kemenperin Perlu Bentuk Direktorat Industri Maritim

JAKARTA – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Alex SW Retraubun menilai, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus membentuk Direktorat khusus industri kemaritiman jika ingin mendorong pertumbuhan dan pengembangan di sektor tersebut.

Alex mengatakan, selama lima tahun terakhir, pengembangan industri maritim nasional masih belum membuahkan hasil. Hal itu karena pembinaan teknis atas industri maritim
digabungkan dengan sektor lain, yakni di bawah Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT).

“Eselonisasi itu menunjukkan komitmen, dan ini mempengaruhi anggaran. Apa yang bisa diharapkan dari Eselon III?. Mereka tidak bisa memutuskan. Apalagi, fokus yang
dibidangi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan itu terpecah,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini. Alex mengaku, dirinya gagal dalam mempeloporkan pembangunan dan pengembangan industri maritim di Indonesia. “Sejujurnya, akar permasalahan ada di eselonisasi tadi.

Akibatnya, fokus perhatian menjadi on off,” ungkap dia. Dia mengatakan, pembangunan
industri maritim membutuhkan energi dan perhatian maksimal. Apalagi, industri maritim hanya bagian dari sektor kelautan. Karena itu, pembangunan industri maritim tidak bisa
hanya fokus pada industri kapal, tetapi juga mencakup integrasi hulu dan hilir kemaritiman.

“Industri maritim adalah bagian dari kelautan. Berbicara industri maritim berarti mencakup industri kapal, wisata bahari, hingga pelabuhan. Selama ini, industri kemaritiman di Kemenperin masih sebatas soal garam, ikan, dan rumput laut. Tapi, sebernarnya, industri maritim lebih luas lagi,” tegas dia.

Alex melanjutkan, membangun industri maritim berarti dasar menciptakan konektivitas, termasuk bagaimana supaya nelayan tidak hanya bisa melaut di wilayah yang di sekitarnya saja, tapi ke radius yang lebih jauh.

Karena itu, kebijakan-kebijakan untuk membangun industri kemaritiman di Indonesia harus fokus pada prioritas. Dengan demikian, semua pihak terkait harus memahami pengorbanan yang dibutuhkan untuk membangun industri maritim nasional.

Dia mencontohkan, meski harga kapal buatan industri dalam negari lebih mahal, BUMN-BUMN seharusnya mengutamakan pembelian kapal lokal. Pada tahap awal, pembelian barang lokal memang lebih mahal, tetapi harga akan turun dengan sendirinya
setelah pasarnya sudah tercipta.

“Dengan demikian, kita bisa membangkitkan pembangunan industri di dalam negeri. Ini demi kepentingan bangsa supaya tidak lagi bergantung atau mengutamakan produk impor,” kata Alex. (eme) Investor Daily