SINGAPURA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi meminta negara lain, terutama yang bertetangga dengan Indonesia, tak perlu merasa cemas, apalagi merasa terancam. Ini terkait dengan ketegasan sikap pemerintah saat ini dalam menangani isu kedaulatan dan pelanggaran di wilayah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Retno, Rabu (26/11), saat berkunjung ke Singapura dan menggelar pertemuan
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah serius menangani kasus pencurian ikan yang dilakukan kapal asing. Masalah bahan bakar minyak yang selama ini menjadi kendala untuk melakukan operasi pengamanan di laut secara rutin akan segera diatasi. ”Senin malam sudah kami rapatkan dengan Panglima TNI, KSAL, Menko Polhukam, Badan Koordinasi Keamanan Laut, dan semuanya. Masih ada
Read moreJAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mulai meluncurkan kartu bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Kartu yang berisi kuota pembelian solar tersebut untuk nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gros ton. ”Di dalam kartu itu ada data berupa nama nelayan, nama kapal, dan jumlah
Read moreNUNUKAN, KOMPAS — Kapal Motor Francis Express, yang melayani rute Nunukan (Kalimantan Utara)-Tawau (Malaysia) dan mengangkut 110 orang, bertabrakan dengan kapal barang KM Bunga Mekar, Senin (24/11). Hingga Selasa sore, seorang anak buah kapal KM Francis Express masih belum ditemukan. Semua penumpang KM Francis Express yang mayoritas tenaga kerja Indonesia (TKI) dilaporkan selamat. Adapun satu orang
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan akan menindak nelayan dan kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. TNI menyatakan siap untuk melakukan pengamanan di laut. Sementara itu, langkah tegas pemerintah selama ini mulai direspons beberapa negara. Beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersepakat dengan enam negara tetangga untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Joko Widodo diminta untuk memperjelas konsep poros maritim. Konsep poros maritim nantinya juga diharapkan mampu sungguh-sungguh menyejahterakan nasib masyarakat luas, serta tidak sekadar menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. ”Kami bukan pesimistis terhadap program Joko Widodo, tetapi penting supaya program itu transparan. Hati-hati menggunakan istilah dan terminologi yang tidak jelas,” kata pengamat politik ekonomi
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tidak akan menoleransi izin penangkapan yang berpotensi menimbulkan praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Abdur Rauf Sam menegaskan hal itu di Jakarta, Senin (24/11). Penegasan itu menanggapi rencana Pemerintah Taiwan menegosiasikan larangan kapal Taiwan menangkap ikan di perairan RI. Rauf menambahkan, kapal
Read more