Menteri Malaysia Ngarep Nelayannya Diusir Saja

Menteri Malaysia Ngarep Nelayannya Diusir Saja

Penghancuran tiga kapal asal Vietnam karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, tengah disoroti Malaysia. Namun, negeri jiran itu menghormati kebijakan Indonesia.

MENURUT Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Sri Zahrain Mohamed Hashim, sebagai negara yang berdaulat dan memiliki hukum, tidak aneh kalau Indonesia mengaplikasikan hukum kepada pihak yang melanggar.

“Itu bukan tindakan mengancam atau aksi pamer kekuatan. Indonesia melakukan itu (pemboman kapal nelayan ilegal) sebagai bentuk dari aplikasi hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

“Kami sudah mengingatkan warga dan nelayan untuk tidak sembarangan melintas ke negeri orang jika tidak punya dokumen legal. Kami minta mereka menghormati hukum Indonesia,” papar Zahrain.

Hal yang sama juga diharapkan Zahrain kepada warga Indonesia. “Selama Malaysia menghormati Undang- Undang Indonesia dan juga sebaliknya, saya rasa tidak ada masalah besar. Hukum bagaimanapun harus ditegakkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Zahrain juga menyambut baik program pengalihan BBM subsidi pemerintahan Presiden Jokowi. “Subsidi ini akan dialihkan dan dipakai untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan kemasyarakatan di Indonesia. Pengalihan ini untuk membantu lebih banyak kaum tidak mampu. Ini lebih efektif daripada mensubsidi BBM,” pujinya.

Sebelumnya, dilansir Rakyat Post, Minggu (7/1 2), Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Abroad Zahid Hamidi berharap RI menghormati Memo-randum of Understanding (MOU) tentang penanganan maritim pada 2011.

“Jika ada nelayan Malaysia tak sengaja masuk ke perairan Indonesia, tidak perlu ditenggelamkan. Cukup dihalau balik ke wilayah Malaysia,” pintanya.

Pelanggaran wilayah operasi nelayan, menurut Hamidi, adalah sesuatu yang niscaya. Sebab laut tak terlalu jelas batas-batasnya. Dia pun percaya pencari ikan asal Indonesia kadang memasuki wilayah negaranya.

“Jadi bagaimana kita mau membedakan mana nelayan Malaysia dan mana nelayan Indonesia. Merekakan tidak punya paspor.”

Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berharap kedua Negara memperbanyak komunikasi untuk dan kerjasama dalam pengamanan wilayah masing-masing. Bukan fokus pada perbedaan. “Malaysia dan Indonesia harus bersatu baik dalam tindakan maupun pikiran,” kata Hamidi.

Pekan lalu, pemerintah dan TNI Angkatan Laut membuktikan keseriusannya menenggelamkan kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Tiga kapal nelayan asal Vietnam ditenggelamkan dengan cara ditembak dan dibom. Eksekusi dilakukan di Kelurahan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, kapal tersebut ditenggelamkan lantaran terbukti melakukan pencurian dan beroperasi atas nama perorangan atau perusahaan tertentu sehingga tidak perlu dikaitkan dengan negara asal.

“Hubungan bilateral kita tidak masalah. Mereka tidak mewakili negara, mereka pencuri yang pergi kemana-mana, ambil (ikan) semau yang mereka sukai. Kan jabat,” cetus Susi.( Rakyat merdeka)