Kadin Minta KKP Dorong Infrastruktur

Kadin Minta KKP Dorong Infrastruktur

JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong penyediaan infrastruktur kelautan yang kondisinya masih memprihatinkan. Upaya memberantas illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak akan maksimal jika tidak diikuti pembangunan Infrastruktur.

“Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembangunan infrastruktur kelautan harus berjalan seimbang,” kata Wakil Ketua Komite Tetap Maritim dan Pesisir Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia Siswaryudi Heru kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (10/12).

Menurut Siswaryudi, cita-cita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyejahterakan nelayan harus diproyeksikan dalam perencanaan yang lebih jauh. Ketersediaan pasokan ikan melimpah yang diupayakan KKP melalui berbagai kebijakan mengurangi praktik IUU fishing dan pengadaan kapal nelayan akan sia-sia tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Siswaryudi memberikan gambaran bagaimana hingga kini ketersediaan listrik dan air bersih masih sangat minim untuk mampu menyokong sentra perikanan dan unit pengolahan ikan (UPI). Keadaan ini membuat harga jual ikan akan tetap turun.

“Paling penting instalasi listrik harus ditingkatkan untuk daerah pesisir. Setelah itu baru membuat cold storage. Kalau dikasih kapal saja, begitu kembali ke darat nggak ada listrik dan air bersih, ya kualitasnya turun, hancur harga ikannya,” ujar dia.

Kesejahteraan nelayan, kata Siswaryudi, merupakan hal krusial yang harus terus disorot. Pasalnya, di negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini, nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 25,14% penduduk miskin adalah nelayan pesisir. Artinya terdapat 7,87 juta nelayan pesisir yang tergolong miskin. Selain itu, sebanyak 2,13 juta nelayan pesisir lainnya termasuk penduduk Indonesia yang hampir miskin, miskin, dan sangat miskin.

Bagi-bagi Kapal

Sementara itu, setelah menetapkan berbagai kebijakan memberantas IUU fishing demi mengembalikan pasokan ikan dalam negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana menyalurkan bantuan kapal nelayan.

Bantuan terutama akan diberikan kepada nelayan di wilayah pesisir dan perbatasan. Harapannya, kesejahteraan nelayan dapat meningkat. “Mulai 2015 kami akan memberikan suntikan dana yang cukup besar untuk pengadaan kapal,” ujar Susi di Jakarta, Senin (8/12).

Menurut Susi, sedikitnya 10 ribu unit kapal akan disalurkan oleh KKP setelah menerima anggaran dana 2015. KKP merupakan salah satu kementerian yang akan mendapatkan ekstra anggaran.

“Dalam rapat terbatas, KKP disebut salah satu kementerian yang diberikan ekstra anggaran. Kami ajukan penambahan kapal 300 GT sekitar 5.000 unit, untuk 20-30 GT juga sekitar 5.000 unit. Sedangkan kapal yang masih di bawah 5 GT semua akan dinaikkan kapasitasnya,” papar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Syarief Widjaja mengungkapkan, pengadaan kapal terbanyak akan dialokasikan di wilayah pesisir, terutama perbatasan. Sebaran wilayah penangkapan ikan pun akan dikerahkan pada wilayah yang masih memiliki pasokan yang baik atau termasuk ke dalam zona hijau.

Dengan demikian, kata Syarief, penangkapan ikan di wilayah perairan pantai utara Jawa yang selama ini menyumbang pasokan paling besar akan dialihkan ke perairan Arafuru, Utara Bitung, dan Utara Jayapura. Soalnya, wilayah tersebut telah masuk dalam kategori zona merah dengan tingkat eksploitasi hasil laut dan perikanan yang melebihi batas.

Dia menambahkan, tak hanya menjadi faktor penunjang untuk menangkap ikan, pengadaan kapal ini juga dapat dioptimalkan agar nelayan dapat menjalankan fungsi pertahanan. Peran masyarakat sipil (civil society) seperti nelayan amat penting menjaga kedaulatan bangsa di daerah perbatasan yang selama ini potensi hasil laut dan perikanannya rentan terhadap pencurian.

“Bagi nelayan utara pulau Jawa yang dekat laut akan kami dorong untuk melaut di wilayah perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan seperti di Makassar, utara Jawa, Belawan, dan Sibolga,” tutur dia.

Pada 2011 hingga 2013, KKP menyalurkan bantuan penyediaan kapal penangkapan ikan sebanyak 535 unit. Terdapat tiga ukuran kapal yang disalurkan, yakni 10 GT, 15 GT, dan 30 GT. Pada 2014, selama menteri kelautan dan perikanan dijabat Sjarif Cicip Soetardjo, KKP menyalurkan bantuan kapal sebanyak 656 unit.(c03) Investor Daily