50% Anggaran Harus ke Sektor Maritim

50% Anggaran Harus ke Sektor Maritim

JAKARTA—Para pebisnis mengusulkan agar pemerintah serius mengalokasikan sekitar 50% dana pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur di sektor kemaritiman.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan untuk mencapai visi dan misi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, di butuhkan investasi yang sangat Besar.

“Berikan saja separuh atau 50% dana pengalihan subsidi BBM yang dinilai tidak ada manfaatnya itu untuk pembangunan pelabuhanpelabuhan,” katanya, kepada Bisnis, Senin (1/12).

Oleh karena itu, lanjutnya, Kadin sangat mengapresiasi langkah strategis pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang menaikkan harga BBM dan merelokasikannya ke sektor ekonomi yang lebih produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada hakekatnya merupakan perubahan arah fiskal Indonesia sebagai stimulus untuk pembangunan di sektor riil dan sebagai instrumen untuk menciptakan struktur perekonomian yang lebih kuat.

“Pemerintah memang sudah menyatakan akan mengalokasikan sebagian dana subsisi BBM ke infrastruktur, tetapi kami belum tahu apakah sektor kemaritiman juga akan mendapatkan bagian,” tuturnya.

Menurut Suryo, mengingat pentingnya sektor kemaritiman untuk mendukung kemudahan transportasi dan distribusi logistik, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk membangun sarana dan prasarana di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Di sektor kemaritiman, ujarnya, Kadin mengusulkan agar dana pengalihan subsidi BBM bisa diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan logistik kelautan. Kemudian, perbaikan dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan, penguatan industri galangan kapal, industri perikanan dan pariwisata.

BELUM CUKUP

Namun, dia menilai adanya penambahan anggaran dari pengalihan dana subsidi BBM juga dinilai masih belum mencukupi untuk membangun infrastruktur kemaritiman yang diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Untuk menutupi kekurangan anggaran, sambungnya, pemerintah perlu untuk mencari sumber pendanaan lain baik dari investor lokal maupun asing. Namun, untuk menarik minat para investor pemerintah diharuskan untuk melakukan sejumlah reformasi, khususnya terkait dengan penetapan tarif pajak dan penyederhanaan birokrasi.

“Masih banyak investor yang enggan berinvestasi karena tarif pajak di sini cukup tinggi, dan sulitnya mendapatkan perizinan. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan terhadap persoalan itu,” katanya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanahan dan Konstruksi Bambang Sujagad mengatakan untuk memperkuat kemaritiman Indonesia, pemerintah dituntut tidak hanya melakukan perbaikan dan pengembangan pelabuhan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus meningkatkan fasilitas penunjang yang dapat memudahkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. “Percuma kalau hanya pelabuhannya
yang ditingkatkan, tetapi fasilitas bongkar muatnya masih manual,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar pemerintah juga bisa menyediakan fasilitas penunjang di pelabuhan dengan teknologi tinggi untuk menarik minat para pengusaha agar mau menggunakan jasa transportasi melalui jalur laut.

Deddy S. Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan pemerintahan saat ini setidaknya membutuhkan investasi sekitar Rp699,9 triliun untuk mengimplementasikan program kemaritiman melalui pembangunan tol laut.

PERINCIAN ANGGARAN

Untuk menyukseskan rencana tol laut, pemerintah akan membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan yang diperkirakan membutuhkan biaya Rp243,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sarana dan prasarana untuk mendukung program tol laut tersebut.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan investasi sekitar Rp7,5 triliun lagi untuk mengembangkan pelabuhan kecil dan pengadaan kapal. Sementara itu, untuk pengadaan fasilitas kargo dibutuhkan Rp40,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan membenahi 1.481 pelabuhan rakyat yang membutuhkan Rp198,1 triliun. Adapun, upaya mendukung 80 pelabuhan khusus butuh sekitar Rp41,5 triliun di antaranya untuk pelabuhan batu bara dan CPO.

Pemerintah juga membutuhkan pengembangan akses kawasan seperti jalan raya ataupun kereta api. Menurut Dedy, ini butuh investasi sekitar Rp50 triliun. Juga dukungan untuk industri galangan kapal senilai Rp10,8 triliun.

Untuk melayani tol laut ini agar berfungsi maksimal, dibutuhkan belanja modal Rp101,7 triliun untuk membeli kapal kontainer, kapal barang perintis, tanker, cargo hingga kapal rakyat. Adapun, untuk mengamankan laut maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp6 triliun.

Menurut Dedy, kebutuhan belanja infrastruktur tol laut ini akan dipenuhi dari APBN, BUMN, dan swasta dalam bentuk kerja sama pemerintah swsta (KPS). (Bisnis Indonesia)