Realisasi Pendanaan Proyek Infrastruktur Dipertanyakan

Realisasi Pendanaan Proyek Infrastruktur Dipertanyakan

PEMERINTAH telah menetapkan rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah nasional (RPJMN) 2014 hingga 2019 sebesar Rp 5.519 triliun.

Ketua Umum Persatuan lnsinyur Indonesia (Pll) Bobby Gafur Umar menilai, anggaran tersebut sangat besar. Sayangnya, pemerintah hingga kini belum mencarikan sumber pendanaannya. Padahal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN ) tidak akan mencukupi.

“Sudah hampir dua bulan, tapi belum jelas sumber pendanaannya,” kata Bobby dalam jumpa pers indonesia International Engineering, Procurement, and Constructions (EPC) Conference and Exhibition 2014 di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pemerintah harus segera membuat terobosan agar rencana pembangunan infastruktur bisa berjalan sesuai rencana. Misalnya dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) yang bisa diserap oleh lembaga pengelola dana pensiun atau PT Jamsostek.

Dia siap mendukung program pemerintah membangun infrastruktur. Meskipun saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga insinyur.

“Saat ini hanya ada sekitar 750.000 insinyur. Tiap tahun hanya tercipta 45.000 insinyur. Sementara kita butuh 1,5 juta insinyur untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Khususnya pada 2025 nanti ketika ekonomi kita rata-rata tumbuh 7 persen per tahun,” jelasnya.

Bobby berharap, proyek infrastruktur yang dirancang pemerintah melibatkan pelaku di dalam negeri, baik kontraktor maupun insinyur supaya perusahaan dan SDM lokal bisa terus berkembang.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pendanaan pembangunan infrastruktur kemungkinan berasal dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40, 14 persen), APBD Rp 545,3 triliun (9,88 persen), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 1.066,2 triliun (19,32 person), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66 persen).

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (KHNSI) Kabupaten Karawang, Sahari mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kehidupan nelayan. Dia meminta agar pembangunan proyek infrastruktur tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan nelayan.

“Keberadaan Menko Kemaritiman dan Menteri Susi (Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pujiastuti-red) mesti membawa dampak positif bagi nelayan. Apalagi, Menteri Susi pernah jadi bakul ikan pasti tahu kehidupan nelayan. Kami nelayan kecil juga harusnya diperhatikan,” ujarnya.

Diakui, akibat kenaikan harga BBM, pasokan solar bagi nelayan di pesisir Karawang dan Subang kian sulit, ditambah rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. ” Nelayan dari daerah pasir putih kini kesulitan membeli solar, harus mengambil ke PBU di Cilamaya Wetan, mesti pakai ojek. Karena jaraknya 10 kilometer lebih,” keluhnya. ( Rakyat Merdeka)