Aher: Rencana Induk Belum Sinergis

Aher: Rencana Induk Belum Sinergis

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai rencana induk proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara/PTPIN atau tanggul raksasa masih belum terpadu.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau yang akrab disapa Aher mengatakan tim PTPIN telah memaparkan sosialisasi hasil masterplan ke Pemprov Jabar. Menurutnya, pemaparan lebih banyak upaya menanggulangi banjir rob dan air darat di bagian utara Jakarta dengan cara terpadu hingga 2030.

Ada tiga tahapan yang disosialisasikan tim yaitu menanggulangi dua banjir, membangun danau dan tanggul, serta membangun tanggul yang membentang ke arah Bekasi dan Tanggerang.

Tujuan akhir proyek ini, menurutnya, akan membuat air darat berada di bawah air laut. “Mereka meminta Jabar mendukung, tetapi kami mendukung dengan catatan,” katanya, Selasa (11/11).

Menurutnya, catatan tersebut berangkat dari kajian bahwa masterplan yang ada saat ini belum terpadu dengan penanganan banjir di kawasan hulu.

Gubernur menilai proyek yang disebut Garuda Megah ini lebih banyak berfokus pada urusan hilir. Namun, jika masalah banjir di kawasan hulu tidak juga ditangani, persoalan klasik akan tetap terjadi. “Kami meminta terintegrasi yaitu ada penanganan hulu dan hilir,” ujarnya.

Pihaknya mengkritik rencana besar pemerintah yang begitu semangat membenahi kawasan hilir Jakarta sedangkan semangat yang sama tidak terjadi di hulu.

Menurutnya, proyek ini penanganannya begitu modern sedangkan kawasan hulu hanya ditangani secara konservatif. “Seperti kawasan hutan di hulu itu penanganannya konservatif, tradisional. Anggarannya kecil proyeknya tidak tegas,” katanya.

Aher menilai program yang lebih tegas dan terarah juga harus dilakukan pemerintah pusat. Ketegasan tersebut bisa dilihat dari target, dana dan penanganan yang sekompleks proyek Garuda Megah. Penanganan hulu ini, tuturnya, terletak di 13 sungai di Jabar dan Banten yang menyangga Sungai Ciliwung.

Soal kesiapan Jabar membantu reklamasi, Gubernur mengaku siap membantu. Namun, sebelum bantuan itu di lakukan, pihaknya meminta pusat turut mendata kebutuhan dari daerah penghasil pasir di Jabar dibarengi dengan penertiban tambang pasir liar. (Bisnis Indonesia)