Transportasi Maritim Rl Tak Masuk Di Daftar Peta Perdagangan Dunia

Transportasi Maritim Rl Tak Masuk Di Daftar Peta Perdagangan Dunia

SEJUMLAH badan usaha pelabuhan swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur Iogistik kepelabuhanan. Hal ini guna menurunkan biaya logistik nasional.

Ketua Pusat Studi Transportasi dan Logisrik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit mengatakan, selama ini biaya logistik sangat tinggi.

“Mahalnya biaya logistik menjadikan transportasi maritime Indonesia tidak masuk dalam daftar peta perdagangan maritim dunia. Yang ada hanya Singapura dan Malaysia ” ungkap Danang. Minimnya aktivitas bongkar muat kapal, terutama di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, menurut dia, menyebabkan biaya logistik semakin tinggi hingga 30 persen dari harga bahan baku. Selama ini efisiensi keluar masuk kontainer membawa barang dari pelabuhan hanya 10 persen.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Karnar Dagang dan Industri (Kadin) Zaidi Masita mengatakan, investasi swasta dipastikan lebih murah dibanding perkiraan Pelindo dan dapat terealisasi lebih cepat, bahkan tanpa surat jaminan pemerintah asal diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh Pelindo.

Zaidi mengatakan, visi maritim yang dimiliki pemerintahan Jokowi-JK yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh industri Logistik. Menurut dia, implementasi visi maritim itu dapat menjadi starting point untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif.

Zaldi menjelaskan, sejumlah badan usaha pelabuhan swasta telah siap menggelontorkan dana investasi di sektor infrastruktur logistik kepelabuhanan jika pemerintahan Jokowi benar-benar menggandeng swasta nasional untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan strategis domestik. “Selama inikan dikendalikan Pelindo,”ujarnya.

Saat ini. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan di antaranya dikendalikan penuh
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan. Sedangkan satu pelabuhan lainnya dikendalikan Pemerintah Otoritas Batam.

Zaidi mengungkapkan, saat ini biaya logistik di Indonesia tercatat masih sangat boros, yakni 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pelabuhan
masih tercatat sebagai salah satu penyebab inefisiensi logistik karena infrastrukturnya yang terbatas. Sebaliknya kondisi tarif dan biaya-biaya kepelabuhanan cenderung meningkat.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan
Eddy Putra lrawadi mengungkapkan, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistic menjadi 23 persen terhadap PDB pacta 2015. Target tersebut diharapkan dapat dicapai dengan penerapan sislognas (sistem logistic nasional) yang berkesinambungan. ( Rakyat Merdeka)