• NOVEMBER 21, 2014
    • 0

    HNSI Minta Dilibatkan

    JAKARTA—Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendesak pemerintah melibatkan organisasi nelayan dalam distribusi kartu bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan. Ketua Bidang Energi Sarana dan Prasarana Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru mengatakan saat ini distribusi kartu itu diatur PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selama ini, dia menjelaskan jumlah nelayan yang dimiliki

    Read more
    • NOVEMBER 21, 2014
    • 0

    Pemberian Insentif Masih Dibahas

    JAKARTA—Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan masih menggodok insentif yang akan diberikan pada industri galangan kapal nasional sehingga tenggat waktu yang ditetapkan sepekan pun terlewati. Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan pembahasan kebijakan yang turut melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ini tak bisa selesai cepat. Tapi dia tidak memberikan estimasi waktu yang

    Read more
    • NOVEMBER 21, 2014
    • 0

    Angkutan Kapal Bergairah

    JAKARTA—Asosiasi Logistik Indonesia menilai penaikan harga BBM bersubsidi yang mendorong penaikan ongkos angkut truk akan meningkatkan gairah di sektor transportasi laut karena sekitar 30% pengguna truk akan berpindah ke kapal. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan selama ini yang menjadikan tarif angkutan kapal lebih mahal daripada truk karena penggunaan BBM bersubsidi moda darat

    Read more
    • NOVEMBER 20, 2014
    • 0

    KKP Genjot Komsumsi Ikan Nasional

    JAKARTA – Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) berupaya mendongrak konsumsi ikan nasional tahun ini menjadi 37,8 kilogram (kg) per kapita atau naik 8% dari tahun lalu 35 kg per kapita. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan bisa tercapai melalui pencanangan 21 November sebagai hari ikan nasional (Harkannas) melalui Keppres No 3 Tahun 2014 tentang hari ikan nasional

    Read more
    • NOVEMBER 20, 2014
    • 0

    Pemerintah Perlu Bangun Tujuh Klaster Industri Maritim

    JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan pemerintah untuk membangun tujuh klaster industri maritim. Saat ini, tujuh provinsi siap menjadi provinsi maritim. “Kalau pemerintah ingin membangun industri maritim yang kuat, harus dibuat klaster-klaster industri tersebut yang didasarkan pada sumber daya kelautan masing-masing daerah,” kata Anggota Komite Tetap Kadin untuk Sektor Maritim Nada Faza

    Read more
    • NOVEMBER 20, 2014
    • 0

    Investasi Uni Eropa Di Indonesia Capai 3,2 Miliar Dolar AS

    DELEGASI pengusaha Uni Eropa kemarin menggelar dialog bisnis dengan pengusaha dalam negeri yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) lndonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Kamar Dagang Eropa (EuroCham) untuk Indonesia Jakob Friis Sorensen menilai, program pemerintah akan rnengembangkan sektor maritim, termasuk membangun pelabuhan, akan membuka ruang potensi peningkatan investasi pengusaha Eropa di

    Read more
    • NOVEMBER 20, 2014
    • 0

    Pak Presiden, Tenggelamkan Kapal Pencuri lkan Itu Tak Sembarangan

    MENENGGELAMKAN kapal asing ternyata bukan perkara mudah. Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) tak bisa seenaknya menenggelamkan kapal asing yang masuk perairan NKRI secara ilegal. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum itu dilakukan. Di antaranya memberi tembakan peringatan. “Kalau sudah diperingatkan, ya ‘dor, dor, dor ‘ (tembakan ke udara). Ada aturan

    Read more