JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menghapuskan pungutan terhadap kapal ikan kecil berukuran maksimum 10 gros ton, menindaklanjuti penghentian atau moratorium izin baru kapal ikan. Dengan demikian, nelayan kapal kecil bisa melaut lebih jauh dan bebas dari pungutan. ”Saya sampaikan kabar gembira. Menteri Hukum dan HAM sudah menandatangani moratorium. Ini baru Kabinet Kerja,” ujar Menteri Kelautan dan
Read moreJAKARTA—Pelaku usaha galangan kapal nasional diminta lebih proaktif menggaet pasar demi meningkatkan aktivitas pembangunan kapal di dalam negeri. Sejauh ini, pelaku usaha menyebutkan adanya jurang sangat lebar antara populisasi kapal dan pembangunan di dalam negeri. Dari pertumbuhan 1.000 kapal setiap tahunnya, hanya 10% yang dibangun di dalam negeri. Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi,
Read moreJAKARTA – Komoditas ikan hias telah menjadi salah satu primadona bagi sektor kelautan dan perikanan (KP). Pendapatan pelaku usaha ikan hias mencapai Rp 50,85 juta per tahun atau Rp 4,24 juta per bulan, jauh lebih tinggi dari pelaku usaha sektor KP lainnya. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono mengatakan, berdasarkan hasil
Read moreJAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan fokus utama pada penghentian sementara (moratorium) izin kapal di atas 30 gross tone (GT). Kebanyakan kapal dengan bobit mati tersebut adalah milik asing dan usai menangkap ikan di perairan Indonesia tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan di Tanah Air. Peraturan menteri kelautan (Permen KP) tentang moratorium
Read moreJAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda untuk membangun infrastuktur maritim dan sanitasinya demi menanggulangi peningkatan permukaan air laut. “Permukaan laut di Jakarta semakin tinggi sehingga pembangunan infrastruktur laut harus dimulai. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk mengatasi infrastruktur laut termasuk sanitasi,” kata Deputi Gubernur Bidang Industri,
Read moreJAKARTA—PT Pelabuhan Tanjung Priok menandatangani kerja sama dengan perusahaan bongkar muat di pelabuhan itu terkait dengan implementasi pengendalian risiko semua kegiatan jasa kepelabuhanan. Kerja sama itu juga berfokus pada peningkatan kualitas, efisiensi, manajemen keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup di Terminal 3 Pelabuhan Priok. Kerja sama ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman pada Rabu (5/11), antara Dirut
Read moreJAKARTA, KOMPAS — Kesiapan pengamanan laut di Indonesia untuk membendung pencurian dan penangkapan ikan ilegal masih sangat minim. Pengoperasian seluruh aparat pengawasan laut dari berbagai lembaga hanya 30 persen dari kapasitas. Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan hal itu seusai rapat koordinasi pengamanan laut di Jakarta, Rabu (5/11). Hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Read more