JAKARTA—Kalangan pengusaha pelayaran nasional ber keyakinan mampu merebut pasar asing dalam pengadaan pro yek kapal offshore berkebutuhan khusus pada 2015 seiring de ngan pembatasan kapal offshore asing oleh pemerintah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Indonesia National Shipowners Association (DPP-INSA) Nova Y. Mugijanto mengatakan populasi kapal penunjang lepas pantai (offshore) berkebutuhan khusus berbendera Indonesia kian berkembang. Meski
Read moreJAKARTA – Pengusaha meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyingkirkan ego sektoral untuk mengakhiri tumpang tindih peraturan penegakan hukum di laut dan pantai. Kebijakan itu sebagai langkah awal mewujudkan negara maritim. “Kita sebagai negara maritim tapi enggak punya peraturan pemerintah (PP) sea and coast guard. Selain itu juga harus diselesaikan ratifikasi arrest of ship agar
Read moreJAKARTA – Shipping employers asked the government to revoke subsidized fuel allocation for the vessels of Indonesian National Shipowners’ Association (INSA)’s members serving frontier routes. However, INSA asked for vessel fuel purchase tax revoke. “INSA does not need subsidized fuel but INSA needs vessel fuel purchase tax revoke so the price of vessel fuel can
Read moreJAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) asked the government to form sea and coast guard agency before making Indonesia as a global maritime axis and creating sea highway. Bani M. Mulia, INSA Treasurer, said the creation of Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) is appropriate with Law No. 17/2008 about voyage. In the regulation,
Read more
